Perjalanan Hidup RAA Cokronegoro I

Cokronegoro I atau Raden Mas Reso Diwiryo adalah putra sulung dari Raden Bei Singo Wijoyo. Lahir pada hari Rabu Pahing tanggal 17 Mei 1779 bertepatan pada tahun Ehe 1708 Saka di Desa Bragolan dalam afdeling Bagelen atau sekarang wilayah Kecamatan Purwodadi. Tidak diketahu secara pasti apa latar belakang pendidikan RM Reso Diwiryo. Yang jelas, ketika remaja mengabdi di Kepatihan Kraton Surakarta dengan tugas mengawasi irigasi di daerah Ampel, Boyolali. 

Setelah lama magang (mencalonkan diri menjadi pegawai istana) akhirnya bisa masuk menjadi abdi dalem Kraton Surakrta dengan pangkat Mantri Gladhag. Dalam perpustakaan Kraton Surakarta tidak dijelaskan secara rinci apa tugas dari Mantri Gladhag. Sejumlah analisa menyebutkan tugas Mantri Gladhak adalah pengawas para nara pidana yang akan sidang di pengadilan. Ada juga yang menyebutkan tugas Mantri Gladhag adalah pimpinan kantor pengurus pajak keraton. 

Terlepas dari semua itu, sebagai abdi dalem yang bertugas sebagai Mantri Gladhag RM Reso Diwiryo dipandang berhasil dalam mengemban tugas. Disebutkan, pada tahun 1812, Pemerintah Kolonial Belanda tergusur. Pemerintah diambil alih oleh Inggris dengan Jendral Raffles sebagai Gubernurnya. Dengan adanya perubahan kepimpinan di Batavia (Jakarta) timbul perlawanan dari Surakarta yang dibantu oleh laskar India (Sipahi) untuk melawan Inggris. 

Akibat perlawanan itu, wilayah afdeling diminta oleh Inggris dari tangan Raja Surakarta. Para Pengeran dan pembesar keraton yang mempunyai siti lenggah (tanah bengkok) di Kedu dipindahkan ke afdeling Bagelen. Untuk melalukan perubahan tersebut tidaklah mudah. Hasil perubahan yang dilakukan oleh petugas yang melaksanakan pergantian tersebut hasilnya sangat mengecewakan bagi para Pangeran maupun pembesar keraton. 

Mereka kemudian usul kepada raja supaya petugasnya diganti dan diadakan pengukuran ulang. Untuk melaksanakan tugas berat itu Sunan Paku Buwono VI memerintahkan RM Reso Diwiryo melakukan pengukuran ulang. Karena ketekunan dan kecerdasan yang dimiliki oleh RM Reso Diwiryo, maka dengan cepat dirinya dapat menguasai peta tanah milik Keraton Surakarta. Setelah bisa menguasai peta tanah keraton dengan pasti, kemudian dibagikan kepada pangeran dan pembesar keraton sesuai haknya masing-masing. 

Hasilnya, semua yang mempunyai hak atas siti lenggah merasa puas. Atas keberhasilan itu RM Reso Diwiryo diangkat menjadi Penewu Gladhag dan bergelar Raden Ngabei Reso Diwiryo. Setelah peristiwa itu nama R Ng Reso Diwiryo mulai dikenal oleh para pangeran, pembesar bahkan oleh Sunan Paku Buwono VI. Pada tahun 1819 di wilayah Bagelen sering terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh para begal dan perampok sehingga rakyat sangat ketakutan. 

Adanya kerusuhan itu Sunan Paku Buwono VI kemudian menugaskan R.Ng. Reso Diwiryo dan R.Ng. Wongsocitro untuk menumpas para perusuh. Berkat kesaktian ke dua orang itu akhirnya para perusuh bisa ditumpas dan keadaan pulih seperti sediakala. Tahun 1820, Sunan Paku Buwono VI akan membangun sumur di dalam keraton. Yang mendapat tugas para Mantri dan Pnewu Gladhag. Sunan Paku Buwono mengawasi sendiri pembuatan sumur tersebut. 

Waktu itu R. Ng Reso Diwiryo bertugas menggali di dalam sumur. Ketika siang hari, para abdi dalem disuruh berhenti untuk istirahat. R. Ng Reso Diwiryo juga diminta untuk naik dari dalam sumur dan Sunan Paku Buwono VI sendiri yang menolongnya. Ketika hampir sampai di bibir sumur tangan Reso Diwiryo diulurkan untuk menyambut tangan Sri Sunan tapi meleset. Bukan tangan Sri Sunan yang  dipegang, melainkan sebilah keris pusaka keraton yang terselip di pinggan Sri Sunan. 

Sesudah bilah keris dipegang oleh Reso Diwiryo, sarung keris yang terselip di pinggang Sri Sunan diambil dan diserahkan pada Reso Diwiryo. Sri Sunan kemuidan memberitahu jika sebenarnya keris pusaka keraton yang bernama Kyai Basah itu memang akan diberikan pada Reso Diwiryo. Dalam sekejap, kejadian itu menjadi buah bibir isi kerato. Para pangeran dan pembesar keraton akhirnya mengetahui semua kalau Reso Diwiryo baru saja mendapat anugerah keris Kyai Basah dari Paku Buwono VI karena dianggap abdi yang setia dan cekatan. 

Peristiwa itu juga didengar oleh Patih Danurejo, sehingga selang empat hari kemudian Reso Diwiryo dipanggil ke kepatihan. Patih Danurejo ingin melihat keris Reso Diwiryo pemberian dari Sri Sunan. Sebagai abdi dalem keris pemberian Sri Sunan yang masih menggunakan kerangka mamas (emas campuran) itu ditunjukkan kepada Patih Danurejo. 

Setelah melihat ternyata Patih Danurejo sangat tertarik dan ingin memilikinya. Untuk menjatuhkan mental Reso Diwiryo, Patih Danurejo mengatakan jika sebenarnya keris itu hanya pantas bagi orang yang memiliki jabatan serendah-rendahnya seorang  bupati dan sangat tidak pantas dimiliki oleh panewu. Setelah itu Patih Danurejo menyuruh istrinya untuk mengganti keris itu dengan keris miliknya yang menggunakan kerangka emas murni dan diberikan kepada Reso Diwiryo. 

Namun Reso Diwiryo menolak jika kerisnya diganti dengan keris lain meski dengan kerangka emas murni. Reso Diwiryo kemudian beralasan jika sebenarya keris itu bukan pemberian dari Sri Sunan, tetapi miliknya sendiri yang pada waktu akan menggali sumur dan dipegang Sri Sunan. Mendengar alasan itu Patih Danurejo tetap tidak percaya dan sangat kecewa lantaran Reso Diwiryo sudah dianggap berbohong. 

Atas penolakan itu Patih Danurejo menanggap Reso Diwiryo bukan abdi yang setia dan tidak layak menjabat sebagai Panewu Gladhag. Saat itu pula pangkat Reso Diwiryo diturunkan lagi menjadi Mantri Gladhag. Kecewa dengan tindakan Patih Danurejo yang sewenang-wenang dan menganggap dirinya bukan abdi yang setia, Reso Diwiryo kemudian mengundurkan diri dari pegawai keraton. Jabatan Mantri Gladhag lalu diserahkan kepada anak sulungnya yang bernama Ngabei Cokrosoro.

 Karena kecewa bercampur malu, Reso Diwiryo kemudian memutuskan tidak akan keluar lagi dari lingkungan rumahnya di Surakarta. Selain itu Reso Diwiryo juga tidak akan bergaul lagi dengan piyayi keraton. Dalam masa-masa sulit itu Reso Diwiryo sering dikunjungi dan dihibur hatinya oleh Pangeran Kusumoyudo yang sejak dulu memang sangat akrab. Untuk menenangkan diri, Reso Diwiryo kemudian bertekad akan membersihkan rohaninya dengan cara laku tirakat. 

Tirakat yang dilakukan oleh Reso Diwiryo selama bertahun-tahun itu oleh para sespuh sebagai tirakat “puji dino”. Laku tirakat ini sangat berat dan bagi orang yang tidak kuat  mentalnya bisa terganggu. Setelah merasa cukup melakukan tirakat di Surakarta, Reso Diwiryo kemudian mengunjungi rumah orang tuanya di Tanah Bagelen. Tetapi Reso Diwiryo tidak ketemu ibunya karena setelah suaminya meninngal Nyai Singo Wijoyo tidak lagi tinggal di Bragolan. 

Nyai Singo Wijoyo memutuskan kembali ke desa asalnya di Desa Ngasinan (sekarang masuk wilayah Kecamatan Banyuurip). Setelah bertemu ibunya Reso Diwiryo kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Yakni ingin melakukan tirakat “ngluwat”. Tirakat Ngluwat merupakan laku tirakat yang sangat berat. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melakukannya. Tirakat ngluwat adalah tirakat dengan cara mengubur diri selama 40 hari di dalam tanah. Pada awalnya Nyai Singo Wijoyo keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh anaknya. Namun karena tekad Reso Diwiryo sudah bulat, maka dengan cemas Nyai Singo Wijoyo akhirnya mengijinkan. 

Tetapi untuk hal-hal yang tidak diinginkan tempat untuk mengubur diri Reso Diwiryo dijaga oleh adik bungsunya yaitu R. Ng Prawironegoro. Bertepatan dengan Reso Diwiryo yang sedang menempa diri dengan menjalani sejumlah tirakat, berawal dari Keraton Yogyakarta meletus Perang Diponegoro atau Perang Jawa tahun 1825 – 1830. Pangeran Diponegoro yang mendapat dukungan dari sejumlah pangeran dan pembesar keraton Yogyakarta melakukan perlawanan terhadap ketidak adilan yang terjadi pada saat itu. 

Pahlawan Gua Selarong ini juga mendapat dukungan dari Kyai Maja ulama besar Keraton Surakarta yang berasal dari Tanah Bagelen. Selain itu juga mendapat dukungan dari Sentot Prawirodirjo, putra adipati Madiun R. Ng Prawiro Dirjo yang meninggal karena diperdaya Belanda. Peperangan yang berawal dari Yogyakarta itu terus merebak hingga akhirnya berpusat di Tanah Bagelen. 

Kekuatan dan pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro berada di Sedayu, Kuwojo, Lugu, Karangduwur, dan Legis. Markas besar pasukannya berada di Legis dan dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Dalam mengahadapi peperangan tersebut Belanda benar-benar kewalahan dan nyaris tidak berdaya menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro yang menerapkan perang gerilya. 

Kekalahan pasukan Belanda yang cukup telak terjadi pada hari Kamis Kliwon tanggal 1 Jumadilawal 1168 Hijriyah atau 7 Januari 1823. Dimana sekitar 300 pasukan Pangeran Diponegoro berhasil menghancurkan pos terdepan tentara Belanda di sebelah utara Brengkelan. Pangeran Diponegoro kemudian membentuk pemerintahan di berbagai wilayah dengan dengan mengangkat Bupati Madyokusomo di Brengkelan.

 

Disamping itu juga diangkat tumenggung, demang, ronggo. Para tumenggung yang diangkat antara lain, Tumenggung Tanggung (wilayahnya sebelah timur Sungai Bogowonto), Tumenggung Loning, Tumenggung Karangduwur, Tumenggung Pacor, Tumenggung Semawung, Tumenggung Ambal, dan Tumenggung Wingko. Kewalahan menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda menyeret Kasunanan Surakarta untuk terlibat dalam peperangan tersebut. 

Alasanya, Tanah Begelen yang dikuasai oleh Pangeran Diponegoro merpakan wilayah Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Sebenarnya Paku Buwono VI menolak untuk terlibat dalam peperangan itu karena terjadinya perang bersumber dari Yogyakarta. Namun lantaran dibujuk dan diberitahu kalau Tanah Begelen milik Keraton Surakarta sudah direbut Pangeran Diponegoro, akhirnya Keraton Surakarta memberangkatkan pasukannya dengan senopati atau penglima perangnya Pangeran Kusumoyudo. 

Pangeran Kusumoyudo adalah paman dari Susuhunan Paku Buwono VI dan sahabat karib R. Ng Reso Diwiryo. Sebelum berangkat ke Tanah Bagelen Pangeran Kusumoyudo memohon agar Paku Buwono VI memanggil R. Ng Reso Diwiryo untuk mendampingi dirinya. Alasanya, meski sudah mengundurkan diri sebagai abdi dalem Keraton Surakarta namun R. Ng Reso Diwiryo adalah abdi setia yang berasal dari Tanah Bagelen. 

Susuhunan Paku Buwono VI kemudian memanggil R. Ng Reso Diwiryo untuk ikut berperang di Tanah Bagelen dengan pangkat Senopati Pengamping. Tugasnya menjadi penunjuk jalan bagi pasukan Surakarta dan mendampingi Pangeran Kusumoyudo. Pada awalnya R. Ng Reso Diwiryo menolah tugas itu dan mengusulkan agar anaknya yang nomor dua yaitu Ngabei Cokrodiwryo. Namun Susuhunan Paku Buwono VI tidak berkenan karena Ngabei Cokrodiwiryo dianggap belum begitu menguasai kondisi Tanah Bagelen. 

Sebagai abdi setia, R. Ng Reso Diwiryo akhirnya menerima tugas tersebut. Bersama pasukan Keraton Surakarta R. Ng Reso Diwiryo kemudian kembali ke Tanah Bagelen. Sejak datangnya bantuan dari pasukan Keraton Surakarta, pasukan Pangeran Diponegoro mulai terdesak mundur. Sebagai prajurit sekaligus tangan kanan Pangeran Kusumoyudo kemampuan R. Ng Reso Diwiryo di medan perang sangat mumpuni dan mendapat pujian dari Keraton Surakarta. 

Atas jasa-jasanya tersebut pada tahun 1828 R. Ng Reso Diwiryo diangkat oleh Susuhunan Paku Buwono VI sebagai Tumenggung di Brengkelan dengan gelar KRT (Kanjeng Raden Tumenggung) Cokro Joyo. Dengan jabatan itu, R. Ng Reso Diwiryo mendapat hak siti lenggah atau tanah bengkok seluas 500 bau (350 hektar) di bumi Tanggung (dalam buku tulisan E.S de Clereq disebutkan : Tanah Kraton Surakarta berada di sebelah timur Sungai Jali, Lesung dan Bogowonto serta di sebelah selatan Lereng).

 

Bumi Tanggung adalah tanah di sebelah timur Sungai Bogowonto dan kini berada dalam wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Selama perang,  Pangeran Kusumoyudo tak pernah turun ke medan laga dan hanya berada di Tangsi Kedhung Kebo.(seperti dituliskan ole R. Sudiro Tjokrokusumo dalam buku sejarah Purworejo). Suatu kali R. Ng, Reso Diwiryo ditanya oleh seorang opsir Belanda tentang kelakuan Pangeran Kusumoyudo yang tidak mau berperang dan hanya bersenang-senang di markas besar. 

R. Ng Reso Diwiryo menjawab bahwa selama ada dirinya Pangeran Kusumoyudo tidak perlu turun tangan. R. Ng Reso Diwiryo adalah abdi yang setia kepada Keratoan Surakarta dan Rajanya. Demikian juga terhadap Pangeran Kusumoyudo yang sudah mengentaskan dirinya dari ketidak pastian menjadi orang bermartabat. Sehingga R Ng Reso Diwiryo selalu membela sikap Pangeran Kusumoyudo. 

Selama dalam peperangan itu R. Ng Reso Diwiryo mengajak adik bungsunya R.Ng Prawironegoro dan abdinya Jayeng Kuwuh. Prang terus berkecamuk dan sepertinya tidak pernah akan berakhir. Pasukan Pangeran Diponegoro sangat sulit dikalahkan. Pemerintah Hindia Belanda sangat kesulitan meredam Perang Jawa yang sangat besar tersebut. Akhirnya melalui Jendrla De Kock mengajak Pangeran Diponegoro untuk mengadakan perjanjian perdamaian di Magelang. 

Pangeran Diponegoro menyetujui rencana perdamaian itu. Pangeran Diponegoro berangkat di Magelang tanggal 28 Maret 1830 tanpa diiringi pasukannya. Tapi dengan tipu dayanya Belanda kemudian menangkap Pangeran Diponegoro dan membuangnya ke Makasar. Sesuai perjanjian antara Raja Yogyakarta, Surakarta dan Pemerintah Hindia Belanda pada 22 Juni 1830, segera dilakukan pembenahan kepada para bupati maupun tumenggung yang dulu diangkat oleh Raja Surakarta, termasuk KRT Cokro Joyo atau R. Ng Reso Diwiryo. 

KRT Cokro Joyo kemudian ditetapkan sebagai Bupati Brengkelan. Hal tersebut sesuai perjanjian bahwa semua pejabat yang ada di wilayah Bagelen maupun Banyumas tidak ada yang diganti. Pada saat akan dilantik menjadi bupati, KRT Cokro Joyo mengusulkan agar nama Brengkelan diganti dengan Purworejo. Alasanya, nama Brengkelan berasal dari kata mrengkel atau ngeyel. Yang mengandung makna suka mendebat atau menentang, sehingga dikhawatirkan jika masih menggunakan nama tersebut daerahnya akan sulit majudan berkembang. 

Sementara nama Purworejo bermakna Purwo berarti awalan atau “wiwitan” dan rejo artinya kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan. Pemerintah Hindia Belanda dan Raja Surakarta menyetujui usulan tersebut sehingga sejak 18 Desember 1830 lahirlah nama Kabupaten Purworejo. 

Adapun bupati yang pertama adalah Raden Ngabei Reso Diwiryo atau KRT Cokro Joyo yang kemudian setelah berpangkat bupati dengan nama Raden Adipati Aryo (RAA) Cokronegoro. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Penghulu Kabupaten KH Baharudin. Namun Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jendral Hindia Belanda baru terbit tanggal 22 Agustus 1831.

 

Sehingga dalam menjalankan tugas sebagai Bupati Purworejo terhitung sejak tahun 1831. Sejarah Berdirinya Kabupaten Purworejo memang tercatat demikian adanya. Sebab pada zaman itu yang ada di Indonesia hanya Pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Batavia (Jakarta), Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Sampai kapanpun sejarah tetap akan mencatat bahwa yang mengusulkan dan memberi nama Brengkelan diganti dengan Purworejo adalah RAA Cokronegoro I pada tanggal 18 Desember 1830. 

Tulisan ini sama sekali tidak punya tujuan untuk melawan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9/DPRD/1994 yang menetapkan Hari Jadi Kabupaten Purworejo tanggal 5 Oktober 901. Dasar Peraturan Daerah itu dengan ditemukannya Prasasti Kayu Arahiwang di Desa Boro Wetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Keluarga atau trah Singowijayan hanya ingin memberi pengertian kepada seluruh ahli waris Singowijoyo dan masyarakat Purworejo pada umumnya siapa sebenarnya pendiri, pemberi nama dan yang meletakkan dasar-dasar pembanguna di Kabupaten Purworejo. 

Disamping itu juga agar masyarakat Purworejo mengetahui bagaimana sebenarnya jalan pikiran RAA Cokronegoro I. Untuk mengetahui dan memahami memang harus membaca Serat Babad Kedhung Kebo yang ditulis sendiri oleh RAA Cokronegoro pada tahun 1831. Serat Babad Kedhung Kebo setebal 700 halaman tersebut ditulis dalam bentuk kidung serta menggunakan bahasa kawi yang sangat indah. Hal itu menunjukkan bahwa RAA Cokronegoro I bukan hanya sekedar seorang prajurit, priyayi, dan abdi dalem saja.

 Melainkan juga seorang seniman besar yang mampu merangkai babad yang panjang. Berikut adalah cuplikan kidung yang sudah dijadikan tesis oleh sarjana Belanda Pieter Carrie. Dalam kidung dengan lagu “mijil” salah satu bait menyebut-nyebut nama Pengeran Diponegoro. Diantaranya berbunyi sebagai berikut :

“Yayi Mas Ontowiryo sangkara neki

Urut Sewu Lan Temon sing diceker

Kedhundung, Balak, Nimbuli

Puyuh-puyuh sinarpada yeki

Sun balang belanggur”.

Yang arti luasnya :

“Dinda Ontowiryo mengapa begini

Urut Sewu dan Temon kenapa dirusak

Masih ditambah Kedhundung, Balak dan Nimbuli

Dhuh-dhuh, waspadalah sekarang

Akan kulempar kau dengan meriam”       

                 

Ontowiryo adalah nama kecil dari Pangeran Diponegoro. Dengan menyebut “yayi” atau adinda, jelas bahwa hubungan antara dirinya dengan Pangeran Diponegoro sangat dekat. Bila pada saat itu dirinya melakukan perlawanan sebenarnya bukan atas kemauan sendiri. Namun atas perintah raja junjungannya. Yaitu Susuhunan Paku Buwono VI. Sebagai abdi dalem yang setia, tentu saja apa yang diperintahkan raja pasti dolaksanakan. 

Karena yang ada dibenaknya,  yang merupakan negara pada saat itu dirinya perang adalah Negara Surakarta Hadiningrat. Sehingga apakah keliru jika sebagai abdi dalem, prajurit dan rakyat Surakarta ikut mempertahankan wilayah negaranya dari serbuan pasukan musuh. Peristiwa tersebut memang harus dicermati dan direnungkan secara bijak. Karena pada masa itu atau 120 tahun lalu belum ada sebuah negara bernama Indonesia. 

Bagi RAA Cokronegoro, negara pada waktu itu adalah Kraton Surakarta yang harus dibela mati-matian. Pimpinan negara adalah Susuhunan Paku Buwono yang semua perinyahnya harus dilaksanakan. Sedang perang yang dilakukan merupakan bentuk kesetiaan kepada negara dan rajanya. RAA Cokronegoro I adalah pribadi yang seia pada raja, negara (saat itu), pertemanan, dan persaudaraan.

 Kesetiaan persahabtan ditunjukkan pada Pangeran Kusumoyudo yang waktu disindir oleh perwira Belanda jika senopati itu takut berperang RAA Cokronegoro selalu membelanya. Bahkan persahabatan tersebut dilanjutkan dengan menikahkan putra mereka. Kesetiaan kepada orang tua ditunjukkan saat akan melaksanakan laku tirakat terlebih dulu pulang dan minta restu dari ibunya. Kesetiaan terhadap saudaranya, dibuktikan sesudah RAA Cokronegoro sebagai Bupati Purworejo, adik bungsunya R Ng Prawironegoro yang selalu mendampinginya diangkat menjadi Wedono di Jenar. 

RAA Cokronegoro juga bukan sosok yang mudah melupakan jasa orang lain. Karena itu, Jayeng Kiwuh sebagai abdi setia kemudian diangkat sebagai Glondhong sumur hidup di Desa Sucen. Begitulah perjalanan hidup R. Ng Reso Diwiryo yang kemudian setelah menjabat sebagai Bupati Purworejo yang pertama bergelar RAA Cokronegoro I. Menjadi Bupati Purworejo, RAA Cokronegoro mendapat penghasilan sebagai berikut :

1.       Menerima hak “siti lenggah” atau tanah bengkok seluas 500 bau (350 hektar) pemberian dari Kraton Surakarta.

2.       Menerima gaji dari Pemerintah Hindia Belanda sebesar 700 gulden per bulan.

3.       Menerima penghasilan lain-lain atau premi atas hasil tanaman kopi, indigo dan kayu manis sebesar 40.000 gulden per tahun.

RAA Cokronegoro juga mempunyai kewenangan menyelenggarakan pasukan bersenjata (prajurit) atau Jayengsekar sebanyak 80 orang. Jayengsekar ini ini bertugas menjaga keamanan Kabupaten Purworejo. Kesetiaan kepada raja dan negara sudah ditunjukkan. Kesetiaan kepada sahabat, saudara dan abdi setia sudah dilaksanakan. Sakit hati dan kecewa karena sudah mendapat perlakuan tidak adil serta semena-mena sudah dijalaninya. 

Keberanian dan pengorbanannya sudah mengahsilkan berdirinya sebuah kabupaten. Namun di kabupaten yang ia dirikan dan sepanjang hidupnya sudah dicurahkan untuk membangun daerah yang tercinta, namanya sama sekali tidak tercantum dalam  sejarah berdirinya Kabupaten Purworejo. Sungguh ironis.

Cokronegoro I Sulit Dicari Tandingannya

Boleh saja ada sekelompok orang yang mencaci dan berusaha melupakan jasa-jasa Cokronegoro I terhadap daerahnya. Ada juga beberapa orang yang berpikiran negatif terhadap Cokronegoro I. Terlepas dari semua anggapan tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka harus diakui jika hasil karya Cokronegoro sampai sekarang masih sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Sebut saja irigasi Kedung Putri, hingga kini tetap mampu menghidupi jutaan petani dan sangat membantu masyarakat umum. Jalan raya Purworejo-Magelang, dan Banyumas, sampai sekarang belum tergantikan dan tak terhitung anak manusia yang memanfaatkannya. Dilihat dari sisi pembanguan fisik yang sudah dilaksanakan oleh Cokronegoro I sangatlah sulit ditandingi oleh pimpinan daerah lain pada zamanya. 

Cokronegoro adalah sosok manusia Jawa tulen. Dalam istilah Jawa, masuk dalam kategori “turasing satria, turuning amaratapa, rembesing madu”. Sebagai lelaki Jawa Cokronegoro gemar “mesuh broto” untuk mensucikan rohani dengan cara bertirakat. Karena itu tidak mengherankan jika Cokronegoro I selain cerdas dalam olah ilmu kaprajan juga mempunyai kawaskitan yang tinggi. Cokronegoro sosok birokrat yang mumpuni. 

Tanpa kecerdasan yang lebih dibanding priyayai krtaon lainya mustahil Susuhunan Paku Buwono VI dengan rela menganugerahi keris pusaka. Jika Cokronegoro I bukan orang yang cakap, mana mungkin karirnya begitu cemerlang dan jabatannya begitu cepat meningkat. Cokronegoro I adalah seorang prajurit yang pemberani. Prajurit yang dengan gagah berani maju ke medan perang. 

Karena keberanian dan kegagahanya membuat sejumlah penulis Belanda yang terkenal dengan politik pemecah belahnya menempatkan Cokronegoro I seakan-akan sidah menjadi “lawan” dari Pangeran Diponegoro. Kenapa bukan prajurit lain, kenapa bukan komandan lain, kenapa bukan senopati lain yang sering disebut-sebut “lawan” Pangeran Diponegoro.

 Hal tersebut tak lain karena Cokronegoro I selama perang mampu menunjukkan ketangkasan dan kecerdasannya. Cokronegoro I bukan saja seorang priyayi, birokrat, maupun prajurit. Tetapi juga seorang seniman besar pada zamannya. Serat Babad Kedhung Kebo yang ditulis sendiri pada tahun 1931 adalah bukti karya yang luar biasa. Menariknya, meski dirinya sering disebut sebagai “lawan” Pangeran Diponegoro namun dalam bukunya tersebut Cokronegoro tidak pernah memojokkan maupun menyebut Pangeran Diponegoro sebagai seorang yang serakah dan haus pada kekuasaan.

 Dalam buku tersebut Cokronegoro hanya menyebut kalau dirinya dengan Pangeran Diponegoro semata-mata berbeda arah dan tujuan. Pangeran Diponegoro bercita-cita ingin membebaskan negerinya dari penjajah Belanda. Sementara Cokronegoro I melawan Pangeran Diponegoro karena tanah yang dikuasai oleh pasukan Pangeran Diponegoro tanah milik Kraton Surakarta. Sebagai prajurit Kraton Surakarta yang sudah mendapat perintah raja, sangat wajar jika kemudian melakukan perlawanan. 

Karena itu sebenarnya sangat keliru dan kurang bijaksana jika saat ini masih ada yang menulis seakan-akan Cokronegoro I musuh bebuyutan Pangeran Diponegoro. Sebab dalam buku yang ditulisnya selalu memanggil Pangeran Diponegoro dengan sebutan “yayi” (adik). Hanya masing-masing memang punya arah dan tujuan yang berbeda, sehingga nasibya juga tidak sama.  Pangeran Diponegoro ditipu, ditangkap, kemudian dibuang ke Makasar oleh Belanda. 

Sementara Cokronegoro I akhirnya diserahkan oleh Kraton Surakarta kepada Belanda. Jika dicermati, sebenarnya keduanya telah menjadi korban politik kolonial. Cokronegoro memang luar biasa, lantaran kecerdasan dan luasnya wawasannya, dirinya mendapat banyak penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda. Cokronegoro I pada masa itu sudah menerima penghargaan dari mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosc berupa bedhil pengantin yang dikirim langsung dari negeri Belanda.

Bentuk bedhil pengantin sangat bagus. Besinya dicat bakar putih, sementara pada bagian kanan terlihat garis-garis yang sangat indah. Pemberian bedhil pengantin ini tertulis dalam buku Kedhung Kebo. Selama ini jarang yang mau mengutarakan perjuangan Cokronegoro I untuk memperbaiki nasib rakyatnya. 

Padahal berkat kegigihan dan keuletan Cokronegoro dalam membangun daerahnya sehingga Purworejo pada saat itu dikenal sebagai daerah yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, thukul kang sarwo tinandhur, murah kang sarwo tinuku. 

Kesuburan dan kemakmuran Purworejo dikenal hingga negeri Belanda. Sehingga cucu Ratu Belanda yang pada waktu itu mengadakan kunjungan keliling ke semua wilayah melihat Kabupaten Purworejo sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Hasil bumi di Kabupaten Purworejo berlimpah dan harganya jauh lebih murah dibanding daerah lain. Rakyatnya kelihatan hidup tenteram dan damai. 

Melihat dari dekat keadaan Kabupaten Purworejo pada waktu itu, cucu Ratu Belanda merasa kagum dan sangat sayang kepada Cokronegoro I. Cucu Ratu Belanda tersebut kemudian memberi hadiah berupa pistol. Penyerahan hadiah dilakukan oleh Residen Begelen dalam suatu upacara resmi di Kabupaten Purworejo pada tahun 1768 Hijriyah atau 1840 Masehi. Disamping itu Pemerintah Belanda berjanji menetapkan Cokronegoro I sebagai bupati seumur hidup dan tujuh turunannya akan menjabat sebagai bupati.

RAA Cokronegoro I Bapak Pembangunan Kabupaten Purworejo

Melihat perjalanan sejarah tidak dapat hanya dipandang dari sisi gelapnya saja. Kita juga harus melihat pada jaman apa pelaku sejarah itu hidup dan dalam kondisi politik yang bagaiman ketika pelaku mengukir sejarahnya. 

Bila sejarah semata-mata hanya melihat dari sisi kacamata politik, maka akan ada terjadi penulisan sejarah yang tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa hidup pelaku sejarah. Penetapan Hari Jadi adalah keputusan politik dan tulisan ini bukan untuk menentangnya. Tetapi hanya akan menyibak tabir sejarah yang terjadi di Purworejo dengan sebenar-benarnya. Dengan prinsip bahwa kita tetap akan menjunjung tinggi budaya nenek moyang, yaitu “mikul dhuwur mendhem jero”

 

Diakui atau tidak RAA Cokronegoro I adalah pelaku sejarah yang sangat penting bagi Kabupaten Purworejo. Almarhum lahir pada hari Rabu Pahing, Tahun Ehe, 1708 Saka atau 17 Mei 1779 bertepatan dengan Bulan Romadhon, di Desa Bragolan, Distrik Jenar. Putra sulung dari pasangan Raden Bei Singowijoyo yang asli Desa Bragolan dengan Nyai Singo Wijoyo yang berasal dari Ngasinan (Banyuurip). 

Semasa mudanya RAA Cokronegoro I bernama Mas Ngabei Reso Diwiryo. Saat mengabdi di Kraton Surakarta menjabat sebagai Mantri Gladag dan Panewu Gladhak. Berkat jasa-jasanya sewaktu terjadi perang Diponegoro (1825-1830) di wilayah Bagelen, pada tahun 1828 R. Ng Reso Diwiryo diangkat oleh Susuhunan Paku Buwono VI sebagai Tumenggung di Brengkelan dan bergelar KRT (Kanjeng RadenTumenggung)  Cokro Joyo. 

Pada tanggal 18 Desember 1830 Tumenggung Cokro Joyo ditetapkan sebagai Bupati Brengkelan. Pada saat mau dilantik menjadi bupati, KRT Cokro Joyo mengusulkan agar nama Brengkelan diganti dengan Purworejo yang bermakna awal kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan . Sehingga sejak tanggal 18 Desember 1830 lahirlah nama Kabupaten Purworejo. Adapun bupati yang pertama adalah R,Ng Reso Diwiryo atau KRT Cokro Joyo yang kemudian bergelar Raden Adipati Aryo (RAA) Cokronegoro. 

RAA Cokronegoro I berhenti menjadi bupati dengan mendapat hak pensiun mulai tahun 1856. RAA Cokronegoro I wafat di usia 83 tahun pada tanggal 28 Maulud 1791 (Saka) atau 23 September 1862. Jenazahnya dimakamkan di makam Bulus Hadi Purwo yang terletak di Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Purworejo berjarak sekitar tiga kilometer sebelah utara Kota Purworejo. Di dalam komplek makam tersebut juga dimakamkan R Ng, Prawironegoro yang sudah terlebih dulu wafat. Keduanya sejak muda telah berikrar “seboyo pati seboyo mukti” yang artinya mati bersama hidup bahagia juga bersama. 

Karena itu Jasad keduanya dikubur dalam satu liang lahat agar kelak anak turunya jangan sampa terpisah. Lalu sejauh mana kedalaman cinta RAA Cokronegoro I terhadap Tanah Bagelen, semua terungkap dalam bait-bait yang ada di dalam Serat Babad Kedhung Kebo. Agar mengetahui kedalaman cinta almarhum kepada tanah kelahiranya, dipaparkan dua bait tembang dandhangggulo yang ada dalam Serat Babad tersebut Pujianya terhadap bumi kelahiranya sebagai berikut :

I

Wis kaniyang andulu kuparti

Sarasedya gya memanuh bakal

Turas teras lelabuhe

Hagnya kanthi yuwana murwani

Wahyu gupita maya

Lelakon linuhung

Bagelen wignyo reyasa

Kadiparan rerangin raseng kawihaji

Turlana saksat tambah

II

Hananopna sukarah kinarsi

Laladan Mentawis Budha harja

Jinem budi Menorehe

Lepen Bogowonto kahapyu

Alas jati sumawung hagni

Rerantan Demang-Banjar

Hawulangit Dlanggung

Ka Jenar Purwodadi

Trus Ngurutsewu alas tuwo sesiwi

Tegal sawah binanjar

RAA Cokronegoro mencipta Serat Babad Kedhung Kebo menggunakan bahasa kawi. Karena menggunakan kawisastra, orang-orang sekarang akan sulit menterjemahkanya. Supaya masyarakat mengetahui, maka arti luas dari dua bait tembang dandhanggula itu sebagai berikut :

I

Dengan sendirinya jika melihat kejadian itu

Tujuan baik akan mempunyai hasil yang baik

Berdasarkan keturunan, keakraban dan kekeluargaan

Yang pasti tinggal pada kehendak manusia itu sendiri

Yang jadi dasar adalah kesentausan budi

Sekalipun acapkali yang dihadapi maya

Kejadian yang paling besar

Selalu ada di tanah Bagelen

Mulai dari sejarah para raja

Dan jika diteliti dan didalami akan selalu bertambah

II

Karena di sini sebenarnya dimulai bentangan sejarah

Meski saat itu hanya masuk wilayah Mataram Hindu

Tetapi memang banyak pertapa di Menoreh

Yang dikelilingi Sungai Bowonto mengalir damai

Disana pula letak hutan jati tua dengan bunga

Kemerahan

Diselingi rumah Kademangan dengan halaman luas

Dari Awu-awu Langit konon

Terus Ke Jenar dan Purwodadi

Kemudian Pantai Selatan hutan tua yang terus

Berkembang

Pekarangan dan sawah indah berselang seling.

Lewat dua bait kidung yang ada di dalam Serat Babad Kedhung Kebo dapat diketahui bahwa RAA Cokronegoro I tetap ingat pada masa perang Diponegoro yang mengakibatkan banyak korban. Kemudian berusaha meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan demi kebaikan dan dengan tujuan baik maka hasilnya juga akan baik. 

Meski untuk menuju kebaikan harus bertempur dengan orang yang satu darah atau keturunan, sahabat karib atau bahkan keluarganya. Ini menjadi bukti apa yang terjadi memang sudah jadi kehendak manusia masing-masing. Sedang tujuan itu bisa tercapai hanya karena kesentausan budi. Kendatai acapkali yang dihadapi hanya harapan maya. Tetapi semua kisah paling besar selalu terjadi dan berawal dari Tanah Bagelen. 

Hal itu sudah menjadi kenyataan sejak para raja dahulu kala dan bila dipahami semua bukti akan selalu bertambah. Pada baris terakhir bait pertama RAA Cokronegoro I ingin mengatakan pada semua orang kalau dirinya mempunyai perkamen atau catatan-catatan kono tentang Tanah Bagelen secara lengkap. Berdasarkan perkamen tersebut dirinya punya keyakinan sejarah besar, peristiwa besar dan perang besar selalu dimulai dan terjadi di Tanah Bagelen. 

Baris pertama bait berikutnya ditegaskan bahwa Tanah Bagelen sebenarnya awal dari bentangan sejarah yang ada. Kendati waktu dulu tercatat hanya sebagai wilayah Kerajaan Mataram Hindu. Tetapi di Pegunungan Menoreh merupakan tempat para pertapa dan brahmana. Pegunungan tersebut dikelilingi Sungai Bogowonto yang mengalir damai. Di sana pula terletak hutan jati dengan bunga kemerahan. Disela-selanya terdapat rumah kademangan dengan halaman luas. 

Pemandangan itu terlihat sejak dari Awu-Awu Langit, terus ke Jenar dan Purwodadi. Kemudian ke Pantai Selatan dengan hutan yang terus berkembang. Pekarangan dan sawah indah kelihatan berselang seling. Pujian RAA Cokronegoro terhadap Tanah Bagelen masih bisa dilihat dalam sekar Dandhanggula berikutnya. Beberapa baris dalam kidung tersebut sebagai berikut :

“Ngare reja lan rawane

Suburing lepen Sindhu

Prasetya Siluganggeni”

Arti luasnya sebagai berikut :

“Lembah subur dengan rawa-rawanya.

Kesuburan terjadi karena sungai tak pernah kering.

Keadaanya mirip Sungai Gangga yang terkenal”

Lewat Serat Babad Kedhung Kebo menjadi bukti kecintaan RAA Cokronegoro terhadap tanah leluhur yang semula milik Kraton Surakrta. Semasa Menjabat sebagai Bupati Purworejo, RAA Cokronegoro cukup menonjol dalam bidang membangun daerahnya. Cukup banyak hasil karya RAA Cokronegoro yang sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Diantaranya Masjid Agung Purworejo, Bedhug Pendhawa, Pendopo Kabupaten Purworejo, Selokan Kedung Putri, Dam Boro, Bendung Panungkulan, jalan raya Purworejo – Magelang dan Purworejo – Buntu (Banyumas) serta jalan raya dalam Kota Purworejo. Karya tersebut merupakan karya-karya monumental yang hingga kini sangat bermanfaat bagi masyarakat. 

Melihat kenyataan tersebut maka tidaklah berlebihan bila RAA Cokronegoro I lantas disebut sebagai Bapak Pembanguan Kabupaten Purworejo. Sayangnya sejarah sudah menulis lain tentang RAA Cokronegoro I. Karya besar yang sudah dikerjakan pada masa hidupnya seakan terhapus begitu saja hanya karena keputusan politik yang bersifat sesaat.

RAA Cokronagoro II Memerintah Dengan Disiplin

RAA Cokronagoro II adalah putra ke dua dari RAA Cokronagoro I yang memerintah di Kabupaten Purworejo tahun 1856-1896. Ibu kandungnya Nyai Adipati Sepuh, putri Kiai Kerto Menggolo dari Pengasih, Yogyakarta. Kakak kandung RAA Cokronagoro II, yakni Raden Bei Cokrosoro tidak diangkat sebagai Bupati Purworejo karena pada waktu itu sudah menjabat sebagai Mantri Gladhak menggantikan kedudukan ayahnya, RAA Cokronagoro I. 

RAA Cokronagoro II meniru ayahnya, Beliau sangat tekun menangani pertanian di daerahnya. Saluran irigasi Kedung Putri yang pada zaman pemerintahan ayahnya hanya dibangun sampai wilayah kota saja, dilanjutkan sampai wilayah Banyuurip. Pembangunan lanjutan irigasi Kedung Putri sebenarnya atas usulan para jagatirta yang melaporkan sawah di daerah Banyuurip sering kesulitan air. 

Karena itu sangat penting saluran irigasi kedung Putri dilanjutkan hingga Banyuurip. Setelah selesai dengan  Banyuurip, RAA Cokronagoro II ingin membangun pula saluran irigasi ke Kawedanan Jenar. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut dirinya meminta bantuan Raden Mas Turkijo, putra Bupati Kutoarjo. Raden Mas Turkijo adalah ahli bangunan irigasi yang pernah memperdalam ilmunya di Kalkuta, India. 

Dengan alasan itulah Cokronagoro II meminta bantuan Raden Mas Turkijo untuk membangun bendung dan saluran irigasi ke Kawedanan Jenar. Selanjutnya dibuatlah bangunan Bendung Boro yang terletak di Desa Boro. Bangunan dan saluran irigasi Bendung Boro jauh lebih besar dibanding Kedung Putri. Bendung Boro tersebut mampu mengairi sawah seluas 5.000 hektar. Meski bangunan dan kapasitasnya lebih besar namun jarang dibicarakan orang. 

Hal itu lantaran Bendung Boro kalah pamor dibanding saluran irigasi Kedung Putri karya RAA Cokronagoro I. Pada masa pemerintahan RAA Cokronagoro II merupakan masa-masa suram bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu tanam paksa digalakkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kabupaten Purworejo yang dikenal sebagai daerah pertanian dijadikan basis tanam paksa. Banyak rakyat menderita akibat program tanam paksa tersebut. 

Rakyat ditekan habis-habisan untuk melancarkan program tanam paksa. Akibatnya ada pula yang mulai berani melawan penjajah meskipun sifatnya hanya sporadis. Kerusuhan terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Purworejo. RAA Cokronagoro II selain berhasil memperpanjang saluran irigasi Kedung Putri, membangun Bendung Boro, juga memugar Pendopo Kabupaten yang pada waktu itu sudah berumur 50 tahun. 

Pemugaran Pendopo Kabupaten membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Sejak dipugar sekitar 110 tahun lalu hingga kini kondisi Pendopo Kabupaten Purworejo masih utuh dan sangat kokoh. Pendopo tersebut kerasp dijadikan tempat kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Begitulah RAA Cokronagoro II dengan segala karyanya yang sudah diwariskan kepada masyarakat Purworejo. 

Setelah meninggal dunia, almarhum dimakamkan di makam Kayu Lawang, Kelurahan Mudal, Purworejo yang berjarak sekitar tga kilometer dari pusat kota Purworejo. RAA Cokronagoro II memiliki 20 putra yang berasal dari enam istri.

RAA Cokronagoro III Mengundurkan Diri Karena Sakit-Sakitan

RAA Cokronagoro III menjabat Bupati Purworejo tahun 1896-1907. Cucu pendiri Kabupaten Purworejo ini tak lain juga cucu Pangeran Kusumoyudo, Senopati Perang Kraton Surakarta saat berperang melawan Pangeran Diponegoro. Pangeran Kusumoyudo adalah paman Susuhunan Paku Buwono VI. Pangeran Kusumoyudo merupakan sahabat karib RAA Cokronagoro I. 

Persahabatan yang akrab antara Pangeran Kusumoyudo dengn RAA Cokronagoro I dipererat dengan menikahkan putra mereka. Yakni RAA Cokronagoro II dengan salah satu putri Pangeran Kusumoyudo. Dari hasil perkawinan tersebut dikarunia enam orang anak. Selain RAA Cokronagoro III yang menjabat Bupati di Kabupaten Purworejo, adik perempuannya juga dinikahi oleh Raden Adipati Suryo Adikusumo Bupati Wonosobo. 

Masa pemerintahan RAA Cokronagoro III tidak begitu lama, berbeda dengan ayah atau kakeknya yang memerintah Kabupaten Purworeji sampai puluhan tahun. RAA Cokronagoro III hanya memerintah selama 11 tahun. Hal itu karena RAA Cokronagoro III sering sakit-sakitan. Akibat fisiknya sangat lemah kemudian RAA Cokronagoro III mengundurkan diri sebagai bupati. Kedudukannya digantikan oleh putra ketiganya, yakni Raden Mas Tumenggung Sugeng yang selanjutnya bergelar RAA Cokronagoro IV. 

Ketika RAA Cokronagoro IV memerintah, Pasar Baledono yang direncanakan pada masa pemerintahan RAA Cokronagoro II sudah mulai tumbuh dan berkembang. Tetapi RAA Cokronagoro III tidak sempat membenahi pasar tersebut karena terlanjur sakit-sakitan. RAA Cokronagoro III mempunyai 14 putra. Sayangnya dari catatan yang ada tidak pernah disebutkan secara pasti berapa istrinya. Masyarakat hanya mengetahui dan mengenal istri RAA Cokronagoro III Raden sepuh Nganten Subur Danuasmoro.

RAA Cokronagoro IV Sangat Peduli Pendidikan

Raden Adipati Aryo Sugeng Cokronagoro IV adalah buyut RAA Cokronagoro I atau putra RAA Cokronagoro III dengan istri yang berasal dari keluarga Kraton Yogyakarta. RAA Sugeng Cokronagoro IV adalah putra ketiga dari RAA Cokronagoro III. Beliau diangkat sebagai Bupati Purworejo karena kedua kakaknya perempuan semua. RAA Cokronagoro IV memerintah Kabupaten Purworejo selama 12 tahun, dari 1907-1919. 

Namun demikian RAA Cokronagoro IV sudah sejak muda terlibat dalam pemerintahaan. Dirinya sering mewakili ayahnya menghadiri acara resmi atau dalam hal mengatur pemerintahaan. Hal itu lantaran kondisi fisik ayahnya yang lemah dan sering sakit-sakitan. Sebelum menjabat sebagai bupati, RAA Cokronagoro IV banyak sekali mengadakan kegiatan. Sejumlah saluran irigasi dan bendung mulai dibangun. 

Sejumlah bendung hasil karya RAA Cokronagoro IV adalah, Bendung Penungkulan dengan selokannya, Bendung Guntur dengan selokannya, Bendung Kalisemo, dan Bendung Kedung Pucang di Desa Trirejo. Dalam masa pemerintahaan RAA Cokronagoro IV sudah mulai bangkit kesadaran nasional dengan berdirinya Boedi Oetomo yang didirikan oleh dokter Sutomo. Berdirinya gerakan Boedi Oetomo sangat berpengaruh terhadap jiwa RAA Cokronagoro IV. 

Beliau sadar betapa pentingnya pribumi menerima pendidikan sekolah. Sebelumnya belum pernah ada kesempatan para pribumi yang bukan golongan priyayi bisa menerima pendidikan di sekolah. Para pribumi di pedesaan dibiarkan buta huruf dan bodoh agar mau menjadi kuli. Melihat kenyataan itu RAA Cokronagoro berinisiatif mendirikan Sekolah Desa yang lama pendidikannya  hanya tiga tahun. 

Pada tahun 1911 di Kabupaten Purworejo didirikan sekolah “Ongko Loro” yang jenjang pendidikannya selama lima tahun. Sekolah tersebut didirikan di ibu kota Asisten Wedono (Kecamatan) yang padat penduduk. Bagi siswa sekolah Ongko Loro yang sudah tamat eksamen (ujian) bisa mengikuti kursus tambahan selama enam bulan. Mereka yang sudah tamat kursus selanjutnya bisa menjadi guru dan mengajar di sekolah Ongko Loro. 

RAA Cokronagoro IV termasuk orang yang sangat peduli dan getol dalam hal meningkatkan pendidikan bagi rakyatnya. Memasuki tahun ke lima sekolah Ongko Loro didirikan, mulai banyak calon guru yang selesai mengikuti kursus. Sehingga pada tahun 1915 sejumlah sekolahaan mulai dibangun. Sekolah Ongko Loro yang didirikan antara lain : 

1.       Banyuasin untuk mendidik anak-anak di wilayah Asisten Wedono (Kecamatan ) Loano.

2.       Pangen Gudang untuk anak-anak di wilayah Asisiten Wedono Purworejo.

3.       Banyuurip, untuk anak-anak di wilayah Asisten Wedono Banyuurip.

4.       Bayan, untuk anak-anak di wilayah Asisten Wedono Bayan.

5.       Kemanukan, untuk anak-anak di wilayah Asisten Wedono Soko. Sebagai catatan, dulu di Kabupaten Purworejo ada Asisten Wedono Soko yang letaknya di sebelah timur Sunagi Bogowonto. Namun kemudian Kecamatan Soko dihapus dan kini masuk dalam wilayah Kecamatan Bagelen.

6.       Kuwojo, untuk anak-anak di wilayah Asisten Wedono Bagelen.

Jiwa dan karakter RAA Cokronagoro IV bukan saja dipengaruhi oleh berdirinya Boedi Oetomo, namun juga oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang sangat giat sekali mendidik bangsanya agar dapat berpikiran maju. Selain itu juga dipengaruhi oleh semangat Raden Ajeng Kartini. Sehingga pada waktu itu anak-anak perempuan mulai diijinkan ikut sekolah. Maka dibangunlah sekolah khusus untuk perempuan yang bernama Meisjeskopschool yang terletak di Purwodadi dan Purworejo. 

Pada masa pemerintahaan RAA Cokronagoro IV Karesidenan Bagelen sudah tidak ada lagi. Kabupaten yang ada di wilayah Karesidenan Bagelen masuk Karesidenan Kedu. Penghapusan Karesidenan Begelen terjadi pada 1 Agustus 1901. Untuk diketahui, sejak tanah Bagelen dan Banyumas diminta pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1830, oleh pemerintah Hindia Belanda tanah Bagelen dijadikan daerah kekuasaanya dengan status Gewest atau Residentie (Karesidenan).

 Sehingga Purworejo sebagai kota administrative juga berakhir pada 1 Agustus 1901. Tahun 1928 saat Provincie Midden Java (Propinsi Jawa Tengah) dipimpin oleh Gubernur PJ. Van Gulik, daerah Gewest atau karesidenan diubah manjadi daerah yang lebih kecil namun jumlahnya banyak. Daerah yang lebih kecil dan jumlahnya banyak itu kemudian disebut Regenscap (Kabupaten). Istilah Karesidenan kembali jadi afdeling Bagelen. 

Karena sejak lama sudah ada istilah afdeling di tanah Bagelen maka tanah Bagelen disebut Bestut afdeling Bagelen adan akhirnya berkembang menjadi Kabupaten Purworejo. Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahaan RAA Cokronagoro IV adalah pemugaran benteng (tangsi) Kedung Kebo. Tangsi yang awalnya hanya dengan pagar kawat berduri dan bambu, oleh pemerintah Hindia Belanda diperkuat dengan dibangunnya pagar tembok. 

Hal itu merupakan upaya Pemerintah Kolonial Belanda agar dapat mengawasi semua gerak gerik RAA Cokronagoro IV yang selama ini dikenal dekat dengan keluarga Taman Siswa dari Yogyakarta. Jiwa  RAA Cokronagoro IV memang dikenal cukup keras. Dirinya merasa selama memerintah sering ditekan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hak-haknya sebagai seorang bupati sering dibatasi. Karena itu tidak jarang RAA Cokronagoro IV menentang Pemerintah Hindia Belanda. 

Rupanya sikap tersebut tidak disenangi oleh Belanda. Banyak laporan mengenai sikap keras dan menentang yang ditunjukkan oleh RAA Cokronagoro. Namun yang paling fatal dan dipandang sebagi satu kesempatan untuk menurunkan dari jabatan bupati ketika RAA Cokronagoro IV mengawini wanita Eropa bernama Johanna Giezenberg. Oleh Pemerintah Belanda perkawinan itu dianggap kesalahan besar. 

Sebab dimasa penjajahan pribumi masuk golongan warganegara kelas dua. Warganegara kelas satu adalah orang-orang Belanda dan Eropa. Karena itu, meski RAA Cokronagoro menjabat sebagai bupati tetap saja tidak diperbolehkan mengawini wanita Eropa. Akibatnya pada tahun 1919 RAA Cokronagoro IV diturunkan dari jabatannya dengan tidak hormat. Menerima perlakuan tersebut hati RAA Cokronagoro IV sakit dan merasa terhina sehingga dirinya kemudian pindah ke Yogyakarta.

 Karena kursi bupati kosong, Patih KRT Sastro Sudarjo kemudian diangkat sebagai pejabat sementara Bupati Purworejo sampai tahun 1921. Setelah dua tahun menetap di Yogyakarta, RAA Cokronagoro IV dipanggil oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dipanggilnya RAA Cokronagoro IV untuk dilantik kembali menjadi Bupati Purworejo, namun pada hari itu juga turun Surat Keputusan Pensiun. 

Peristiwa itu terjadi pada tahun 1921. Kejadian itu cukup menggoncangkan jiwa RAA Cokronagoro IV.  RAA Cokronagoro IV merasa sudah dipermalukan di depan rakyatnya. Sehingga sesudah pensiun dirinya kembali lagi ke Yogyakarta. Pada tanggal 29 Januari 1936 RAA Cokronagoro IV meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Makam Lempuyangan yang menjadi makam khusus KRT Cokrojoyo. 

Namun seiring perkembangan jaman dan dinilai makam tersebut sudah tidak kondusif, pada tanggal 18 Juli 2003 dipindahkan ke Makam Bulus Hadipurwo di Desa Bulus, Kecamatan Gebang Purworejo. Makam Bulus Hadipurwo adalah makam khusus trah Cokronagoro.

Pada masa pemerintahaan RAA Cokronagoro IV dibangun Zending (Rumah Sakit Umum) yang kini menjadi milik Pemda Purworejo dan berganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Husada. Pembangunan Zending dilakukan pada tahun 1915. Selain itu juga didirikan rumah sakit militer yang kini sudah berganti nama menjadi Rumah Sakit Tentara.

Bedhug Pendowo

Bedhug Pendhowo dibuat pada tahun 1834 dibawah pengawasan Wedono Jenar Raden Ngabehi Prawironegoro. Bedhug Pendowo terbuat dari pangkal batang pohon jati Pendhowo yang dulu tumbuh di Dukuh Pendhowo, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, sekitar 9 kilometer arah selatan Kota Purworejo. 

Pangkal batang pohon jati Pendhowo memiliki garis tengah lebih dari dua meter dengan ketinggian pohonya mencapai puluhan meter. Pohon jati Pendhowo berukuran “raksasa” ini usianya sudah ratusan tahun. Desa Bragolan sendiri merupakan tanah kelahiran Raden Ngabehi Singo Wijoyo yang tak lain ayah Cokronegoro I. 

Sehingga pada saat menjabat Bupati Purworejo dan ingin membangun masjid serta pendopo kabupaten,  Cokronegoro I menugaskan orang untuk menebang pohon tersebut. Cabang-cabang pohon jati Pendhowo selanjutnya digunakan untuk membangun masjid dan pendopo kabupaten. Sementara pangkal batangnya yang berukuran sangat besar itu digunakan untuk membuat sebuah bedhug. 

Begitu besarnya ukuran pangkal batang tersebut sehingga pembuatan bedhug “raksasa” dilakukan ditempat. Pembuatan bedhug memakan waktu sekitar tujuh bulan. Prosesnya, setelah batang kayu dikupas, bagian dalam pangkal batang dibakar dengan arang kayu asam. Sebab hanya arang kayu asam saja yang dapat dan mampu menembus kayu jati berusia ratusan tahun.

Untuk menembus batang kayu membutuhkan waktu pembakaran sekitar tiga bulan. Setelah tembus kemudian dirapikan dengan tatah dan membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Setelah bedhug jadi, muncul persoalan baru, yakni bagaimana cara mengangkut bedhug tersebut ke Masjid Agung di Purworejo. Apalagi pada waktu itu sarana transportasi masih sangat terbatas ditambah kondisi jalan tidak semulus seperti sekarang ini. 

Belum lagi ukuran bedhug Pendhowo yang luar biasa besar. Panjang bedhug 292 cm, lingkaran bagian depan 601 cm, lingkaran belakang 564 cm, diameter bagian depan 194 cm dan diameter bagian belakang 180 cm. Akhirnya bupati mengadakan sayembara barang siapa mampu membawa bedhug Pendhowo dari Desa Bragolan ke Masjid Agung akan diberi hadiah yang layak. Setelah beberapa lama berlalu akhirnya ada orang yang sanggup membawa bedhug tersebut. 

Orang itu adalah Kiai Irsyad, seorang ulama besar dari Desa Solotiang, Loano. Namun demikian Kiai Irsyad tidak sendirian dalam memboyong bedhug tersebut, melainkan dibantu oleh puluhan orang. Metode yang digunakan Kiai Irsyad dalam mengangkut bedhug tersebut cukup unik dan cerdas. Yaitu dengan menaruh gelondongan –gelondongan kayu kecil dibawah bedhug. 

Setiap gelondongan kayu kecil yang sudah terlewati bedhug akan ditaruh didepan sehingga akan sambung menyambung layaknya roda-roda kecil. Mengingat besarnya bedhug, Kiai Irsyad mendirikan 20 pos peristirahatan. Setiap hari pengangkutan harus mampu mencapai satu pos yang berjarak sekitar 500 meter. 

Setiap berhenti pada pos peristirahatan para pekerja akan dihibur oleh kesenian tayub dan penari wanita atau teledhek. Karena itu, cerita yang berkembang di masyarakat pada waktu itu mengibaratkan bedhug tersebut ditarik oleh selendang penari tayub. Demikian seterusnya hingga perjalanan itu sampai ke Purworejo. 

Untuk pengangkutan bedhug tersebut dibutuhkan waktu sekitar 21 hari. Agar awet dan bertahan lama , Bedhug  Pendhowo menggunakan kulit banteng dari Desa Sucen persembahan dari Glondhong Jayeng Kewuh yang tak lain teman seperjuangan Cokronegoro I. Untuk menambah gaung suara, di dalam Bedhug Pendhowo digantungkan gong. 

Supaya tidak cepat rusak, Bedhug Pendhowo hanya ditabuh pada hari Jum’at atau perayaan keagamaan Islam. Hingga kini Bedhug Pendhowo merupakan salah satu aset wisata relegius yang tidak pernah sepi dikunjungi wisatawan. Sampai sekarang Bedhug Pendhowo masih tercatat sebagai bedhug terbesar di Indonesia yang bahanya terbuat dari kayu utuh tanpa sambungan. 

Memang ada bedhug sejenis yang besarnya melebihi Bedhug Pendowo, namun semua menggunakan bahan kayu sambungan. Sehingga ke istimewaanya masih kalah dibanding Bedhug Pendhowo. Bedhug raksasa di Indonesia atau mungkin di dunia hanya ada dua. Seperti ditulis oleh Harian Kompas terbitan 22 Februari 1978, ketika Masjid Istiqlal diresmikan, kutipannya sebagai berikut : 

“Dengan adanya bedhug besar Masjid Istiqlal ini, Indonesia kini memiliki dua buah bedhug raksasa. Sebelumnya, bedhug Masjid Purworejo merupakan bedhug terbesar di Tanah Air. Garis tengahnya hanya berbeda 8 cm. Bedhug Istiqlal 2 meter, sedang Purworejo 1,92 meter yang dibuat kurang lebih satu abad yang lalu”.

 

Bedhug Pendhowo adalah salah satu karya besar RAA Cokronegoro I yang kini diwariskan kepada masyarakat di daerahnya. Meski Cokronegoro I sudah banyak berjasa pada daerahnya, sayang namanya tidak pernah diingat apalagi dihargai.

Alun-Alun Purworejo

Alun-alun merupakan tempat atau ruang terbuka yang bisa digunakan sebagai fasilitas umum. Keberadaan alun-alun sebagai simbol otokrasi Jawa Kuno dengan pola tata kota feodal. Alun-alun akan jadi jantung kota, karena untuk pola tata kota otokrasi Jawa Kuno alun-alun selalu berhadapan dengan kraton, rumah tinggal adipati atau bupati. 

Alun-alun diyakini sebagai simbol kejayaan sebuah negara, kerajaan, kadipaten atau kabupaten. Alun-alun Purworejo merupakan alun-alun kabupaten lama yang cukup luas. Barangkali yang terluas di Jawa Tengah. Luas alun-alun Purworejo enam hektar atau 60.000 meter persegi dengan bentuk segi empat. Baik panjang maupun lebar ukuranya hampir sama. 

Ciri khas pola tata kota Jawa Kuno selalu dengan jantung kota berupa sebuah alun-alun dan ditengahnya berdiri pohon beringin. Di tengah alun-alun Purworejo terdapat sepasang pohon beringin yang didatangkan dari Kraton Yogyakarta. Pendopo Kabupaten Purworejo berada di sebelah utara alun-alun menghadap selatan. 

Disebelah selatan alun-alun dulu menjadi Kantor Karesidenan bagelen dan kini sebagai Kantor Setda Purworejo. Sebelah barat alun-alun terdapat Masjid Agung atau Masjid Darul Muttaqin. Sementara sisi timur berdiri bangunan Gereja. Semua itu merupakan banguan poko yang sejak berdirinya Kabpaten Purworejo sudah dirancang sedemikian rupa oleh RAA Cokronagoro I. 

Pada alun-alun sebelah utara terdapat dua bangunan atau paseban yang berfungsi sebagai tempat beristirahat bagi orang yang ingin menghadap bupati. Sekarang paseban sebelah barat digunakan sebagai kantor KNPI dan sebelah timur untuk kantor KONI. Sejak awal berdirinya Kabupaten Purworejo sampai sekarang pola tata kotanya tidak mengalami perubahan. 

Pola tata kota Purworejo masih pola tata Jawa Kuno. Pola tersebut mempunyai kekhususan yang sampai sekarang sulit dicari bandingannya. Semua tata letak bangunan semetris. Di belakang Pendopo Kabupaten Purworejo terdapat pula alun-alun kecil yang dulu biasa digunakan untuk latihan Bergodho Jayengsekar atau pasukan pengamanan bupati. 

Kini lapangan atau alun-alun kecil tersebut menjadi milik Garnisun dan bisa digunakan untuk kepentingan umum. Seperti diketahui, Purworejo dulu kota administrative yang dengan sendirinya jauh lebih ramai dibanding dengan kota-kota lain yang berada di Karesidenan Bagelen. Namun sejak 1 Agustus 1901 Karesidenan Bagelen terhapus dan kedudukan Purworejo sebagai kota administrative terhapus pula. 

Purworejo kemudian menjadi regent atau kabupaten biasa. Meski kedudukan sebagai kota administrative sudah terhapus, namun tetap saja alun-alun dan sebagainya tidak berubah. Alun-alun purworejo kini menjadi ruang publik sehingga siapapun bisa memanfaatkan.

Pendopo Kabupaten Purworejo

Pada saat berlangsung pembangunan Masjid Agung Purworejo, RAA Cokronegoro I masih bertempat tinggal di rumah pendopo yang lama. Yaitu rumah yang semula jadi Katemenggungan Brengkelan (Tanggung). Karena kayu jati Pendhowo jumlahnya sangat banyak, maka setelah selesai pembangunan Masjid Agung kemudian kayu-kayu tersebut digunakan untuk membangun Pendopo Kabupaten.

Berdasarkan naskah Bappeda Purworejo, Pendopo Kabupaten dibangun tahun 1840. Setelah Pendopo Kabupaten dibangun, rumah pendopo yang lama diwariskan kepada menantunya dan kemudian di pindah ke Kampung Suronegaran. Pendopo Kabupaten yang lama kini bisa dilihat di Hotel Suronegaran Purworejo.

Tentu saja setelah sebelumnya dilakukan perbaikan lantaran pendopo tersebut sempat terbekelai puluhan tahun tidak terurus. Pendopo lama yang berukuran 12 X 12 dan berbentuk joglo tersebut juga terbuat dari kayu jati, hanya saja tidak jelas asal usul kayu jati itu. Joglo Pendopo Kabupaten Purworejo memang mirip dengan bangunan Pendopo Kraton Surakarta. Berdiri diatas tanah seluas 240 x 260 meter. 

Letaknya berada di sebelah utara alun-alun, dengan orientasi arah selatan. Sebelah depan berhalaman luas, dibatasi pagar tembok setengah dinding dengan gapura joglo ditengahnya. Secara umum bangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan pendopo dengan bangtunan induk yang dihubungkan dengan selasar atau galery.

 Pendopo kabupaten Purworejo merupakan bangunan terbuka tanpa dinding. Saat sekarang atap joglo sudah ditutup dengan genteng plenthong kodhok. Lantainya cukup tinggi dibanding tanah dengan tiga trap undhakan dan sudah dipasang tegel. Atap utama ditopang oleh empat soko guru, 12 soko rowo dan 20 sosko emper dari kayu jati persegi serta soko goco yang terbuat dari besi. Siko guru dihiasi dengan ornamen warna emas, berdiri diatas umpak batu dengan mustaka melebar yang dihiasi dengan motif daun. 

Baik soko emper maupun soko rowo dihubungkan dengan balok gantung. Pada pertemuan soko rowo dan murplat dihiasi ornamen yang sekarang dicat warna emas. Pada sisi utara dan sebagian sisi timur serta barat terdapat pagar kayu berornamen. Bangunan induk atau rumah dinas bupati, merupakan bangunan tempat tinggal bupati. Bangunan ini dihubungkan dengan selasar, atap pelana ditutup dengan genteng yang ditopang dengan empat buah kolom kayu persegi. 

Bangunan induk bentuknya persegi panjang dengan atap limasan majemuk. Bangunan induk dibatasi dinding tembok. Rumah dinas bupati mempunyai arti filosofis Kraton Surakarta. Sumbu imaginer “utara-selatan” menghadap selatan berarti menghadap Laut Kidul tempat bersemayamnya Nyai Roro Kidul yang dipercaya orang Jawa sebagai penguasa Laut Kidul. Selain itu dengan menghadap selatan supaya tidak membelakangi Kraton Surakarta. Integritas langgam merupakan perpaduan antara gaya tradisional dengan gaya Indsche Architecture.

 

Menurut sejarah politik, pada masa itu sudah terjadi pergeseran pola tata kuno yang dikembangkan oleh kerajaan. Terjadinya pergeseran karena adanya kepentingan kerajaan dan kepentingan kolonial. Kediaman penguasa kolonial berada di sebelah selatan alun-alun menghadap utara. Sementara penguasa kerajaan di sebelah utara alun-alun menghadap selatan. 

Posisi tersebut bertujuan agar penguasa kolonial selalu bisa melakukan kontrol terhadap penguasa kerajaan. Pendhopo yang dibangun oleh Cokronegoro I itu kemudian dipugar oleh Cokronegoro II pada tahun 1891 sampai 1892. Hal itu ditunjukkan dengan candra sengkala : Wiku Wiwara Sarira Tunggal (1891) dan selesai dengan candra sengkala Nambah Trus Murti Ningrat (1892). Sampai sekarang Pendopo Kabupaten Purworejo warisan Cokronegoro I tersebut masih berdiri kokoh.

Masjid Agung Purworejo

Sejak RAA Cokronegoro I menjabat sebagai Bupati Purworejo, pertama kali yang dibangun adalah Masjid Agung Purworejo atau Masjid Jami’ yang sekarang bernama Masjid Darul Muttaqin. Alasan pembangunan Masjid Agung karena RAA Cokronegoro menyadari  jika mayoritas masyarakat Purworejo adalah kaum muslim. 

Pembanguan Masjid Agung bersamaan dengan pembuatan alun-alun Purworejo yang luasnya enam hektar. Bersamaan itu pula rumah Katemenggungan Tanggung (Brengkelan) yang sebelumnya di sebelah timur Sungai Bogowonto dipindah ke sebelah utara alun-alun Purworejo. Di tengah alun-alun ditanam dua pohon beringin yang bibitnya diambil dari Kraton Yogyakarta. Di sebelah selatan alun-alun saat itu juga didirikan Kantor Residen Bagelen. 

Untuk menghubungkan Pendopo Kabupaten, Kantor Karesiden Bagelen dan Masjid Agung, dibangun pula jalan di seputar alun-alun. Masjid Agung atau Masjid Darul Muttaqim berdiri di atas tanah seluas 8.825 meter persegi. Bangunan utama 21 X 21 meter, sayap kiri kanan 6 X 21 meter, serambi 25 X 21 meter. Hal ini sesuai dengan Laporan Kajian Bangunan Bersejarah tahun 2007 yang dilakukan oleh Bappeda Purworejo. 

Disebutkan, Masjid yang terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Sindurjan atau tepatnya di Jalan Mayjend Sutoyo berdiri di atas tanah milik keluarga Cokronegaran. Soko guru (tiang utama) maupun soko rowo (tiang penyangga) Masjid Agung yang dibangun 1831 tersebut terbuat dari bahan kayu jati pendhowo. Diameter soko guru 200 cm dan tingginya puluhan meter. Masjid Agung Purworejo dibangun dengan gaya arsitektur Jawa, mirip dengan Masjid Agung Kraton Surakarta. 

Bentuk bangunan Masjid Agung juga masuk dalam kategori arsitektur Islam Kuno, yaitu bentuk Tajug Lowahan Lambang Teplok (Nama bangunan ini terdapat dalam Serat Kalang yang merupakan buku arsitektur Jawa). Atap Masjid Agung tumpang tiga. Tumpang tiga bermakna, atap pertama disebut sebagai panilih yang mengandung arti syariah. Atap kedua disebut penangkup yang mengandung makna thoriqoh. Atap ketiga, brunjung yang maknanya hakekat. Sedang mahkota masjid mengandung arti ma’rifat. 

Di dalam masjid terdapat papan dengan tulisan Jawa dan Arab. Arti tulisan tersebut jika dibaca : “RAA Cokronagoro Ping I Mas Pateh Cokrojoyo Purworejo : 1762” Tulisan tersebut menunjukkan angka tahun Hijriyah yang jika dihitung dengan tahun Masehi adalah tahun 1834. Tulisan tersebut dapat dibaca oleh setiap orang yang masuk ke dalam masjid melalui serambi depan.

Sampai sekarang  Masjid Agung tetap digunakan tempat beribadah oleh kaum muslim di Purworejo. Pada tahun 1834 Masjid Agung direnovasi. Pekerjaan renovasi dilakukan hari Ahad tanggal 2 bulan Besar tahun Alip 1762 Hijriyah atau 16 April 1834. Saat ini Masjid Agung yang usianya mencapai 177 tahun itu sudah mengalami banyak  perubahan. Bangunan induk sudah menggunakan atap genteng pres. Di atas atap terdapat mustaka yang terbuat dari perunggu dengan hiasan daun kandhaka hutan. 

Masing-masing bagian bawah atap tumpang terdapat boven panil kaca es yang berfungsi sebagai pencahayaan. Atap ditopang oleh empat soko guru dan 12 soko rowo persegi yang dihubungkan dengan balok gantung rangkap. Soko guru di cat warna hijau dengan hiasan gometris lis kuning dan berdiri di atas yoni tanpa cerat sebagai umpak. 

Keempat yoni mempunyai ukuran yang berbeda. Soko rowo terbuat dari batu bata dan bagian bawah dilapisi keramik warna hijau. Setiap hari Masjid Agung tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Utamanya rombongan wisata relegius yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.